Dewan Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPK KNPI) Kecamatan Datuk Lima Puluh tampaknya sudah mulai lelah mengagumi “keajaiban” pengelolaan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) OK. Arya Zulkarnain. Karena saking takjubnya dengan misteri keuangan di sana, KNPI secara resmi “mengundang” Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara untuk ikut serta menonton dan memeriksa wahana misteri tersebut.
Desakan ini muncul bukan tanpa alasan. KNPI menilai manajemen rumah sakit memiliki bakat luar biasa dalam membuat pengelolaan keuangan dan aset negara menjadi begitu transparan—saking transparannya, sampai-sampai wujud dan laporannya tidak kelihatan alias kasat mata, yang tentu saja berpotensi bikin dompet daerah “bocor halus”.
Ketua DPK KNPI Datuk Lima Puluh Ready Ahcmad Hasyim menyarankan agar RSUD OK. Arya Zulkarnain segera diberi panggung pemeriksaan yang serius. Ini penting, biar manajemen rumah sakit tahu bahwa supremasi hukum dan transparansi publik di Kabupaten Batu Bara itu nyata, bukan sekadar mitos pengantar tidur.
“Kami mohon dengan sangat kepada Kejari Batu Bara untuk turun tangan. Tolong bantu periksa RSUD OK. Arya Zulkarnain. Kasihan masyarakat terus-menerus disuguhkan teka-teki silang tanpa kunci jawaban terkait pos anggaran di sana. Kami butuh kepastian hukum, bukan atraksi sulap anggaran,” sindirnya dalam keterangan tertulis.
KNPI Datuk Lima Puluh juga membeberkan beberapa “prestasi gaib” di RSUD tersebut yang dinilai sangat layak diapresiasi oleh aparat penegak hukum, di antaranya:
Aset Puluhan Miliar yang ‘Palu Gada’ (Apa yang Lu Mau, Enggak Ada): KNPI sangat kagum dengan aset senilai puluhan miliar rupiah yang statusnya sangat mandiri—alias mandiri dari laporan yang akuntabel dan keberadaannya masih diragukan secara supranatural.
Pengadaan Barang dan Jasa yang ‘Estetik’: Proses pengadaan barang dan jasa, terutama belanja obat-obatan yang menyangkut nyawa orang banyak, tampaknya dikelola dengan penuh kerahasiaan artistik, sehingga dirasa perlu diaudit agar resep obatnya tidak berubah jadi resep memperkaya diri.
dugaan gaji honor dan lembur fiktip juga turut menjadi perhatian. Apabilahal tersebut benar tentu ini akan menjadi preseden buruk bagi kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di RSUD OK. ARYA ZULKARNAIN.
Klaim BPJS Kesehatan yang Berliku: Dana klaim BPJS masyarakat yang seharusnya murni untuk pelayanan kesehatan, diduga ikut masuk dalam wahana permainan tata kelola yang rawan manipulasi. Kejari diminta mengusut ini agar dana keringat rakyat tidak disalahgunakan untuk “menyehatkan” kantong yang salah.
Dalam penutupnya, KNPI Datuk Lima puluh sedang melakukan draffting laporan terkait persoalan anggaran yang ada pada RSUD OK. Arya Zulkarnain sehingga dalam waktu dekat akan kami layangkan ke Kejaksaan Negeri Batu Bara. (YP)
