Mari kita semua berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah—kalau bisa sambil berdiri di atas kursi—untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Batu Bara. Di tengah badai retorika membosankan dari Pemerintah Pusat tentang “efisiensi anggaran”, “pemberantasan pemborosan”, dan “fokus pada program rakyat”, Kesbangpol Batu Bara dengan berani tampil beda. Mereka menunjukkan kepada kita semua bagaimana cara sejati menikmati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026: dengan gaya, kemewahan, dan tentu saja, keikhlasan yang luar biasa dalam membagikan uang rakyat.
Namun, tampaknya tidak semua orang bisa menghargai selera estetika anggaran yang tinggi ini. Yudi Pratama, S.H., seorang praktisi hukum yang merangkap sebagai pengamat kebijakan publik—yang tampaknya kurang piknik dan terlalu serius membaca instruksi Presiden—justru datang membawa awan mendung. Dengan nada yang sangat tidak santai, Yudi meminta Bupati Batu Bara untuk mengevaluasi kinerja Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol. Pertanyaannya: buat apa dievaluasi? Bukankah prestasi menghabiskan uang miliaran rupiah dalam sekejap adalah sebuah bakat yang patut diapresiasi dengan piagam penghargaan?
Trilogi Kemewahan Anggaran: Hibah, Mobil, dan Uang Lelah
Mari kita bedah lembar demi lembar “karya seni” penganggaran Kesbangpol Batu Bara yang berhasil membuat Yudi Pratama geleng-geleng kepala. Ada tiga mahakarya utama yang sukses mencuri perhatian publik, seolah-olah anggaran daerah sedang mengalami frenzy sale atau diskon besar-besaran akhir tahun.
1. Dana Hibah Rp 5.980.000.000: Karena Berbagi Itu Indah (Pakai Uang Rakyat)
Mari kita mulai dengan angka yang sangat puitis: Rp 5.980.000.000. Hampir enam miliar rupiah! Sungguh sebuah angka yang sangat estetik jika dilihat di dalam rekening bank. Kesbangpol Batu Bara tampaknya sangat menghayati betul nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya keadilan sosial dan gotong royong. Siapa bilang pemerintah pelit?
Dengan dana hibah sekoropsi—maksudnya, sefantastis—ini, kita tentu berharap masyarakat Batu Bara tiba-tiba menjadi sangat bersatu, sangat berbangsa, dan sangat berpolitik secara harmonis. Siapa yang butuh perbaikan jalan rusak, jaminan kesehatan, atau fasilitas sekolah yang layak jika kita bisa memiliki dana hibah senilai miliaran rupiah yang mengalir entah ke mana dan untuk siapa? Kita harus berprasangka baik; mungkin dana ini digunakan untuk membiayai seminar cara tersenyum ramah atau pelatihan tepuk tangan yang sinkron bagi organisasi kemasyarakatan.
2. Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan Rp 500.000.000: Demi Pantat Pejabat yang Anti-Guncangan
Poin kedua adalah anggaran sewa kendaraan bermotor perorangan yang mencapai Rp 500.000.000. Setengah miliar rupiah hanya untuk menyewa mobil atau motor! Luar biasa. Kita harus memahami bahwa jalanan di daerah terkadang tidak serata karpet merah di istana. Oleh karena itu, sangat tidak manusiawi jika bokong para pejabat Kesbangpol harus menderita guncangan akibat lubang-lubang jalan raya yang belum sempat diperbaiki karena anggarannya… oh tunggu, anggarannya kan dipakai untuk sewa mobil ini!
Dengan Rp 500 juta, jenis kendaraan apa yang disewa? Apakah mobil tersebut dilengkapi dengan teknologi anti-gravitasi, peluncur roket, atau minimal berlapis emas 24 karat? Atau mungkin kendaraan ini disewa dari diler di planet Mars sehingga ongkos kirimnya agak mahal? Sungguh sebuah komitmen yang menyentuh hati dari Kesbangpol untuk memastikan bahwa mobilitas personal mereka tetap berada dalam level VIP First Class, sementara rakyat jelata cukup menikmati romansa naik angkot tanpa AC atau motor bebek yang knalpotnya sudah berasap.
3. Honorarium Pelaksana Tim Kegiatan Rp 400.000.000: Menghargai Lelahnya Berpikir Kreatif
Terakhir, namun jelas bukan yang paling murah, adalah belanja honorarium pelaksana tim kegiatan sebesar Rp 400.000.000. Empat ratus juta rupiah untuk uang lelah! Kita harus maklum, merencanakan bagaimana cara menghabiskan anggaran hibah Rp 5,9 miliar dan memilih mobil sewaan seharga Rp 500 juta itu adalah pekerjaan yang sangat menguras otak dan batin.
Para pelaksana tim ini tentu telah bekerja siang dan malam, memeras keringat, meneteskan air mata, hingga mengorbankan waktu tidur mereka yang berharga demi menyusun dokumen anggaran yang begitu megah ini. Sangat tidak adil jika kerja keras menatap layar laptop dan menandatangani berkas itu hanya diganjar dengan ucapan “terima kasih” atau sebungkus nasi kotak. Empat ratus juta adalah angka yang sangat sopan untuk membayar kelelahan struktural yang maha berat tersebut.
Instruksi Presiden? Ah, Itu Kan Cuma Saran Teman
Yudi Pratama, S.H., dengan sangat naifnya, membawa-bawa nama Presiden Republik Indonesia ke dalam urusan daerah ini. Ia mengingatkan kembali tentang instruksi tegas dari pusat mengenai efisiensi anggaran, penghematan, dan fokus pada kesejahteraan rakyat langsung.
“Anggaran-anggaran ini fantastis. Di saat Pemerintah Pusat dan Presiden gencar menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan efisiensi anggaran dan memprioritaskan program yang menyentuh masyarakat langsung, Kesbangpol Batu Bara justru terkesan sebaliknya,” keluh Yudi dengan nada penuh keprihatinan yang sebenarnya terdengar sangat ketinggalan zaman.
Bapak Yudi yang terhormat, tampaknya Anda perlu memahami dinamika psikologi birokrasi lokal. Instruksi Presiden itu sifatnya seperti lagu latar di mall: terdengar bagus, berwibawa, tapi tidak perlu benar-benar diresapi sampai ke dalam hati. Lagipula, apa serunya menjadi pejabat daerah jika hidupnya harus diatur-atur oleh konsep “efisiensi”? Efisiensi itu untuk rakyat, sedangkan kemewahan anggaran adalah hak istimewa yang datang bersama jabatan. Lagipula, bukankah anggaran yang habis dengan cepat menunjukkan bahwa daya serap anggaran daerah kita sangat tinggi? Itu adalah sebuah prestasi dalam laporan akuntansi!
Desakan Evaluasi yang Mengganggu Ketenangan
Tidak berhenti di situ, Yudi Pratama juga mendesak Bupati Batu Bara untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi Kaban Kesbangpol. Ia khawatir bahwa anggaran ugal-ugalan ini akan mencederai komitmen kepala daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Yudi menyebut kritiknya ini sebagai “masukan konstruktif”.
“Kita tidak ingin anggaran daerah habis untuk hal-hal yang sifatnya seremonial atau fasilitas yang urgensinya masih bisa didebatkan,” tegas Yudi, seolah-olah ia tidak tahu bahwa esensi dari sebagian besar kegiatan birokrasi memang terletak pada aspek seremonialnya. Gunting pita, spanduk ucapan selamat yang besar, foto bersama dengan senyum tiga jari—itulah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja!
Jika Bupati benar-benar mendengarkan Yudi dan melakukan “rasionalisasi anggaran”, bayangkan betapa sedihnya lingkungan Kesbangpol Batu Bara nanti. Mobil sewaan mungkin harus turun kelas menjadi mobil LCGC yang sempit. Dana hibah mungkin harus dipangkas sehingga ormas-ormas binaan tidak bisa lagi mengadakan rapat kerja di hotel berbintang. Dan yang paling kejam: honorarium tim kegiatan mungkin akan berkurang, membuat para pelaksana kehilangan semangat untuk membuat program-program ajaib lainnya di masa depan.
Oleh karena itu, mari kita kawal bersama “keberanian” Kesbangpol Batu Bara ini. Semoga daerah-daerah lain bisa meniru kreativitas dalam menyusun anggaran yang begitu memukau, terlepas dari apakah rakyatnya sedang kesulitan membeli beras atau tidak. Karena pada akhirnya, apa arti uang miliaran rupiah di kas daerah jika tidak dihabiskan dengan penuh sukacita dan kemegahan?
