MEDAN – Ikatan Mahasiswa Batu Bara (Imabara) Cabang Medan menyuarakan keprihatinan mendalam terkait tata kelola anggaran di Kantor Kecamatan Datuk Lima Puluh. Imabara menilai terdapat indikasi kejanggalan serius pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di kecamatan tersebut.
Ketua Imabara Cabang Medan, Rifan Syahputra, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil temuan dan kajian internal organisasi, penggunaan anggaran pada beberapa pos kegiatan disinyalir kuat sarat dengan unsur dugaan korupsi berbasis mark-up (pembengkakan nilai anggaran).
“Kami menemukan indikasi kejanggalan yang signifikan pada pelaksanaan anggaran TA 2025. Dugaan perbuatan melawan hukum ini terlihat dari pos anggaran pengadaan bahan/bantuan yang disalurkan kepada masyarakat, hingga alokasi anggaran makan dan minum serta kegiatan operasional lainnya yang dinilai tidak wajar,” tegas Rifan Syahputra dalam keterangannya di Medan.
Rifan menambahkan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat di tingkat kecamatan harus ditegakkan demi memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Atas dasar temuan tersebut, Imabara Cabang Medan secara resmi menyampaikan dua tuntutan utama:
1. Desakan Audit Investigatif: Meminta instansi berwenang, baik Inspektorat maupun aparat penegak hukum (Kejaksaan), untuk segera melakukan pemeriksaan dan audit investigatif menyeluruh terhadap laporan realisasi anggaran Kecamatan Datuk Lima Puluh Tahun Anggaran 2025.
2. Copot Sekcam Datuk Lima Puluh: Desakan tegas kepada pimpinan daerah/instansi terkait untuk mencopot Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Datuk Lima Puluh dari jabatannya demi kelancaran proses evaluasi, transparansi tata kelola birokrasi, serta menjaga integritas pelayanan publik.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat dugaan penyimpangan ini. Jika desakan evaluasi dan audit ini tidak segera ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak berwenang, Imabara Cabang Medan siap mengambil langkah-langkah konsolidasi organisasi dan aksi moral yang lebih tegas,” tutup Rifan.
