BATU BARA – Kritik pedas menghantam kepemimpinan Baharuddin Siagian terkait jebloknya penyerapan APBD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Tokoh publik Yudi Pratama secara terang-terangan menyebut temuan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp74 miliar sebagai bukti otentik bahwa Bupati tidak memiliki visi apalagi gagasan dalam membangun daerah.
Yudi menegaskan bahwa menumpuknya anggaran hingga puluhan miliar rupiah bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah “tragedi anggaran” di tengah kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan stimulus ekonomi.
“Silpa Rp74 miliar ini bukan penghematan, ini adalah bukti kegagalan total! Ini menunjukkan saudara Baharuddin Siagian hanya duduk di atas tumpukan uang rakyat tanpa tahu harus berbuat apa. Tidak punya gagasan, tidak punya skema pembangunan, dan gagal menggerakkan birokrasi,” tegas Yudi Pratama dengan nada bicara tinggi,
Dosa Anggaran: Rakyat Sengsara di Atas Tumpukan Dana
Yudi memaparkan bahwa kegagalan merealisasikan anggaran sebesar itu merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat Batu Bara. Menurutnya, dana Rp74 miliar tersebut seharusnya bisa mengubah wajah infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola oleh pemimpin yang kompeten.
Beberapa poin tajam yang disoroti Yudi antara lain:
Kelumpuhan Birokrasi: Tidak terserapnya anggaran menandakan kepemimpinan Baharuddin gagal mengomandoi OPD untuk bekerja produktif.
Hilangnya Peluang Ekonomi: Dana Rp74 miliar yang mengendap berarti hilangnya potensi lapangan kerja dan perputaran uang di pasar-pasar rakyat.
Ketidakmampuan Eksekusi: Pemerintah dianggap hanya pintar merencanakan di atas kertas namun “melempem” dalam implementasi di lapangan.
”Anggaran itu hak rakyat untuk dinikmati dalam bentuk pembangunan. Membiarkan Rp74 miliar tidak terealisasi sama saja dengan merampas kesempatan rakyat Batu Bara untuk hidup lebih layak. Kalau tidak punya gagasan untuk membangun, lebih baik mundur saja daripada membebani daerah,” cetus Yudi.
Desak DPRD Gunakan Hak Pengawasan
Yudi Pratama juga mendesak DPRD Kabupaten Batu Bara untuk tidak tinggal diam melihat “kemandulan” realisasi APBD ini. Ia meminta legislatif segera memanggil Bupati untuk menjelaskan mengapa anggaran sebesar itu bisa gagal terserap.
”DPRD jangan jadi penonton. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Harus ada audit kinerja yang serius. Publik harus tahu kenapa pembangunan macet total di tangan Bahar. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya pandai berwacana, kita butuh eksekutor yang punya nyali dan gagasan,” tutup Yudi.